Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berikut beberapa poin penting terkait aturan ini¹ ²: - Kewajiban Sertifikasi Halal: Semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang mengandung bahan-bahan haram seperti babi dan turunannya. Produk yang tidak halal harus diberi label "tidak halal". - Jenis Produk: Kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk berbagai jenis produk, termasuk: - Makanan dan minuman - Kosmetik - Obat-obatan - Produk kimiawi - Produk biologi - Produk rekayasa genetik - Tenggat Waktu: Pelaku usaha mikro dan kecil diberikan tenggat waktu hingga 17 Oktober 2026 untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan yang diproduksi. - Sanksi: Produk yang wajib bersertifikat halal namun tidak memilikinya dapat dikenakan sanksi, termasuk peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. - Pengawasan: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meningkatkan pengawasan terhadap produk yang wajib bersertifikat halal dan memastikan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia juga memenuhi standar halal. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024 dan menggantikan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.